PROFESIONALITAS PUTUSAN DAN KETEGARAN HAKIM SARPIN

( oleh BJP.  Dr. Bambang Usadi, MM)

Tekanan publik yang luar biasa terhadap suatu perkara yang belum

disidangkan,normalnya memberikan tekanan psikologis yang kuat kepada

siapapun hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara

yang dimohonkan Komjen BG.  Kebetulan tugas tersebut disematkan di

pundak Hakim Sarpin, seorang hakim senior yang sudah terbukti beberapa

kali memberikan vonis yang berlawanan dengan ekspektasi, isu dan

tekanan publik, termasuk tekanan media, aktivis anti korupsi dan pakar

hukum, dengan hanya menyandarkan dan berpegang teguh pada keyakinannya

sebagai seorang hakim profesional dalam memutus suatu perkara, tanpa

terpengaruh intervensi apapun dan siapapun.

Keteguhan dan ketenangan Hakim Sarpin juga terlihat manakala dalam

proses pemeriksaan saksi-saksi, termasuk saksi ahli berkenan

mendengarkan dengan seksama, meluruskan dan mengarahkan pertanyaan dan

jawaban dengan sabar dan hati-hatidari kedua belah pihak agar tidak

keluar konteks.  Hakim Sarpin tetap cermat mengajukan berbagai

pertanyaan dan menggali jawaban yang dapat digunakan dalam membangun

konstruksi hukum yang tepat dan cermat, meskipun di bawah tekanan

tayangan seluruh media secara live dan pengawasan KY secara langsung.

Komentar dan tekanan dari berbagai pihak tidak mampu memalingkan

obyektivitas dan keberanian hakim Sarpin dalam memberikan putusan

seadil-adilnya, demi tegaknya keadilan substansial yang

dicita-citakan.  Hakim Sarpin telah secara cermat menggunakan

kewenangan yang diberikan pasal 5 ayat (1) dan pasal 10 ayat (1) UU No

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.  Di tengah kontroversi

tentang berbagai pendapat yang menekankan limitasi kewenangan pra

peradilan untuk memeriksa dan mengadili penetapan tersangka. Hakim

Sarpin secara tegar dan bertanggung jawab meyakini putusannya, bahwa

penetapan tersangka dapat diperiksa dan diadili di lembaga pra

peradilan setelah memeriksa dan membuktikan dengan keyakinannya bahwa

terdapat kesewenang-wenangan penegak hukum/penyidik KPK dengan

memeriksa perkara di luar kewenangannya dan ketidakbersediaan KPK

menghadirkan alat bukti yang cukup sebagaimana dipersyaratkan KUHAP.

Dimana KPK dan beberapa pakar Hukum menyatakan pra peradilan tidak

berwenang memeriksa pokok perkara.  Seharusnya dipahami bahwa di dunia

ini,  tidak jarang terjadi irisan dan persinggungan yang menyebabkan

batasan menjadi kabur, yang terpenting adalah pemeriksaan pokok

perkara bukan ditujukan untuk mengadili pokok perkara, tetapi

ditujukan untuk membuktikan ada tidaknya kesewenang-wenangan penegak

hukum dalam penetapan tersangka.

Putusan Hakim Sarpin tentu relevan karena hakim telah nyata dan mampu

membuktikan adanya kesewenang-wenangan penyidik, sehingga hakim

menggunakan kewenangan yang diberikan pasal 10 ayat 1 UU No 48 Tahun

2009: "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili,dan

memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada

atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Hal yang sama juga sebenarnya sudah biasa dilakukan dan biasa kita

saksikan sehari-hari di jalan raya, misalnya petugas Kepolisian

membuka jalur alternatif yang sudah ada rambu pelarangannya (sengaja

untuk dilanggar) karena melihat fakta terjadi kecelakaan atau

kemacetan di depan. Kesengajaan ini didasarkan pada kewenangan yang

dimiliki setiap pejabat Kepolisian untuk melakukan diskresi sesuai

dengan pasal 18 ayat (1) UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia.  Kedua kasus tersebut sama dan dapat dianalogikan

satu sama lain, karena keduanya memiliki kewenangan yang diberikan UU.

Hakim diberikan kewenangan oleh UU No 48 Tahun 2009, Polisi diberikan

kewenangan UU No 2 Tahun 2002.

Pada putusan Hakim Sarpin di PN Jakarta Selatan bahkan tidak

se-ekstrim diskresi polisi di jalan raya, karena polisi di jalan raya

nyata melanggar aturan tanpa tafsir sedikitpun, sedangkan Hakim Sarpin

berangkat dari semangat dan tujuan pra peradilan itu sendiri (tafsir

teleologis) yakni "setiap kesewenang-wenangan penegak hukum dapat

diadili, dan untuk memberikan keadilan terhadap kesewenang-wenangan

oleh penegak hukum, yang paling dekat adalah pra peradilan.

Pada kondisi normal polisi tidak melakukan diskresi yang diberikan

pasal 18 ayat 1 UU No 2 Tahun 2002, demikian juga hakim tentu saja

tidak akan menggunakan kewenangan pasal 10 ayat 1 UU No 48 Tahun 2009,

misalnya dalam perkara yang tidak ditemukan pelanggaran

kesewenang-wenangan penyidik pada sidang pra peradilan, sebagaimana

pra peradilan di PN Purwokerto.Kuasa hukum tersangka, Djoko Susanto

yang mengajukan permohonan pra peradian di PN Purwokerto memberikan

keterangan bahwa tersangka, Mukti Ali bukan pejabat negara jika

merujuk ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang

diperbarui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001".

Namun apabila merujukpasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tipikor:“Setiap orang yang secara melawan hukum

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana

penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)

tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta

rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar

rupiah)”.Pasal 2 UU No 31 Tahun 1999  tentang Tipikor tersebut

menegaskan bahwa pelaku tindak pidana korupsi bukan hanya pejabat

negara, tetapi setiap orang/pihak yang merugikan keuangan dan

perekonomian negara.  Sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan

pemohon tidak terbukti, tidak ada dan tidak dapat dibuktikan

kesewenang-wenangan penyidik Polri, sebagaimana kesewenang-wenangan

yang dilakukan penyidik KPK terhadap penetapan tersangka Komjen BG.

Apabila tidak ada kesewenang-wenangan penegak hukum, bagaimana mungkin

Hakim berkenan menggunakan kewenangan yang diberikan pasal 10 ayat (1)

UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan menerima

permohonan pemohon di PN Purwokerto?, sebagaimana Polri juga tidak

akan menggunakan kewenangan diskresi  dengan menganjurkan pemakai

jalan melanggar rambu lalu lintas pada saat arus lalu lintas berjalan

normal tanpa gangguan?

Bahkan Hakim Sarpin secara jeli  dan cermat mampu memberikan putusan

yang tepat, bahwa Komjen BG pada kasus yang diperkarakan KPK tidak

dalam posisi sebagai penegak hukum.  KUHAP dalam berbagai pasal

mengatur tata cara penegakan hukum pidana oleh penegak hukum antara

lain, penyelidik, penyidik, penuntut, hakim, pemasyarakatan, termasuk

advokat.  Sedangkan Pasal 12 ayat 1 UU No 2 Tahun 2002 yang

menyebutkan "Jabatan penyidik dan penyidik pembantu adalah jabatan

fungsional yang pejabatnya diangkat dengan Keputusan Kapolri" dan yang

melakukan penyelidikan (penyelidk) sesuai dengan pasal 50 Perkap No 14

Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana adalah unsur

reskrim, unsur fungsional kepolisian lainnya dan bantuan teknis

kepolisian pada saat dibentuk tim penyelidik.  Jadi, sebelum ada tim

penyelidik, polisi non penyidik mengemban tugas, fungsi dan wewenang

sebagai aparat keamanan non penegak hukum/non penyelidik, kecuali

reskrim dan petugas polantas yang diatur secara khusus dalam UU No 22

Tahun 2009. Itu artinya konstruksi KUHAP tentang penyidik/penyelidik

dengan Pasal 12 ayat 1 UU No 2 Tahun 2002 dan pasal 50 Perkap No 14

Tahun 2012 menegaskan bahwa setiap anggota Polri diberi hak oleh KUHAP

 menjadi penegak hukum (penyidik/penyelidik) tetapi harus melalui

penugasan pimpinan Polri, tanpa penugasan dan penunjukan pimpinan,

anggota Polri adalah aparat keamanan non penyidik/non penegak hukum.

Jadi dengan demikian, tidak semua polisi adalah penegak hukum pada

setiap waktu/setiap saat.

Pandangan Prof. Refli Harun di sebuah acara ILC di TVOne yang

mewacanakan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terhadap

UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

menyangkut definisi Polisi sebagai penegak hukum, mencerminkan beliau

tidak menyandarkan pandangannya pada praktek teknis kepolisian yang

sesungguhnya, dimana Polri tidakhanya mengemban fungsi penegakan

hukum, tetapi juga kamtibmas dan linyomyanmas, sehingga fungsi teknis

kepolisian dibagi menjadi Binamitra, Samapta, Lantas, Intel, Reskrim

dan bantuan teknis kepolisian lainnya untuk mengorganisasikan

pelaksanaan ketiga fungsi yang dimaksudkan pada pasal 13 UU No 2 tahun

2002.  Prof. Refli Harun juga tidak menyadari bahwa berdasarkan fungsi

teknis kepolisian tersebut, konstruksi UU No 2 Tahun 2002 disusun

dengan tidak menyebutkan setiap polisi adalah penegak hukum,

sebagaimana UU tentang Kejaksaan, UU tentang Kehakiman dan UU tentang

Pemasyarakatan, termasuk UU tentang Advokat yang menyebut secara jelas

bahwa jaksa, hakim, petugas Lapas dan termasuk advokat adalah penegak

hukum karena tugasnya memang hanya pada ranah penegakan hukum,  yang

sangat berbeda dengan polisi, dimana penegakan hukum hanyalah salah

satu atau sebagian dari tugas dan fungsi kepolisian untuk mewujudkan

keamanan dalam negeri, sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan UU No

2 tahun 2002 dan pasal 5 UU No 2 Tahun 2002.

Hakim Sarpin juga menegaskan ketegarannya ketika Komisi Yudisial

berniat mengusut kemungkinan adanya pelanggaran kode etik Hakim.

Seyogyanya, Komisi Yudisial menahan diri terlibat dalam pembangunan

opini tentang putusan Hakim Sarpin, bahkan membuat opini tanpa

didasari peraturan perundang-undangan dengan mengatakan tidak

mengijinkan tafsir pada pra peradilan, padahal jelas Hakim diberikan

kewenangan pasal 5 ayat (1) dan pasal10 ayat (1) UU No 48 tahun 2009

dan Komisi Yudisial juga membuat opini yang keluar dari KUHAP dengan

menyatakan sebaiknya Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan hakim

Sarpin diterima dan diperiksa dulu karena pengadilan diwajibkan

memeriksa dan mengadili setiap perkara meskipun tidak ada hukumnya

atau hukumnya tidak jelas (Pasal 10 ayat 1 UU No 48 Tahun 2009),

padahal Peninjauan Kembali (PK)  terhadap putusan pra peradilan

hukumnya telah jelas diatur dalam UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

yang bersifat final dan mengikat (binding), sedangkan memeriksa dan

mengadili penetapan tersangka pada pra peradilan jelas tidak ada

hukumnya atau paling tidak hukumnya tidak jelas, sehingga memenuhi

ketentuan pasal 10 ayat (1) UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman.

Kewenangan putusan Hakim yang independen dan mandirisecara jelas

dijamin oleh UU No 48 tahun 2009 dan merupakan produk negara milik

publik yang secara etika tidak layak untuk diperdebatkan, Udex Set Lex

Laguens(hakim ialah hukum yang berbicara).  Bagi  yang merasa tidak

puas dengan putusan Hakim, dapat menempuh jalur hukum,  bukan justru

melakukan penghujatan yang jelas-jelas mengandung unsur tindak pidana.

Hakim Sarpin memiliki hak hukum mengajukan somasi terbuka kepada

sejumlah pihak yang telah melakukan penghinaan, pencemaran nama baik

dan fitnah.  Apabila tidak bersedia meminta maaf di depan umum, maka

hakim  Sarpin dapat melakukan upaya hukum sebagai bentuk pembelajaran

kepada masyarakat untuk memberikan pendidikan hukum, membangun

kesadaran hukum masyarakat dan agar masyarakat tidak mudah menyebarkan

wacana menyesatkan, termasuk beberapa pihak yang sengaja membentuk dan

menggiring opini publik.

Keteguhan Hakim Sarpin dengan keyakinan pofesionalitas putusannya

seharusnya menjadi contoh baik, bagaimana hakim bekerja secara

independen dan mandiri sebagaimana dijamin UU bahkan ketika di bawah

tekanan publik dan politik yang sedemikian kuat dan besar,serta di

tengah arus besar pandangan awam bahkan dari pakar hukum dan akademisi

yang berseberangan, termasuk yang menyebut bahwa seluruh polisi adalah

penegak hukum, tanpa mendasarkan pada kekhasan praktek teknis

kepolisian dan peraturan perundang-undangan yang menaunginya.